MARAYA.NEWS,- Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM (Kementerian Hukum dan HAM) Provinsi Sulawesi Barat, Parlindungan mendukung kemudahan pengelolaan keuangan Negara.

Dia menjelaskan bahwa kemudahan pengelolaan layanan saat ini dibutuhkan dalam rangka efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas. "Dibutuhkan suatu terobosan dan inovasi dalam rangka mendukung kemudahan layanan keuangan, khususnya bagi pemerintah," kata Parlindungan melalui rilis resmi, pada Kamis (15/02/2023).

Demikian diutarakan menyusul sosialisasi transaksi BRI Cash Management System dan Kartu Kredit pemerintah yang juga dihadiri pejabat Kanwil KemenkumHAM Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di di Ballroom Grand Maleo Hotel.

Dalam momen sosialisasi tersebut, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Sudarsono berharap pengelola keuangan Kanwil Sulbar dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

"Dan lebih cepat tepat dalam memberikan pelayanan keuangan kepada seluruh pegawai dan pengelola legiatan," jelas Sudarsono.

Tidak hanya itu, dirinya juga berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh pengelola keuangan dapat memaksimalkan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang bisa saja mengakibatkan kerugian negara.

Karena itu dinilai perlu segera melakukan perbaikan mekanisme pengelolaan kas di Kementerian Negara/Lembaga. Salah satunya dengan meningkatkan budaya cashless melalui penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). (min)