MARAYA.NEWS,- Sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Olehnya, Pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang Majene menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendukung langkah-langkah digitalisasi yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Majene. Bank Sulselbar berkomitmen menghadirkan berbagai layanan perbankan digital yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut terungkap dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Majene Tahun 2026 yang digelar di Aula Tamajarra, Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat di Majene, Sulawesi Barat, pada Senin (11/05/2026).

Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Majene, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan PT Bank Sulselbar Cabang Majene tersebut, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan Bank Indonesia dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Turut hadir, Bupati dan Wakil Bupati Majene, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang Majene, para staf ahli bupati, para asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, bendahara pengeluaran perangkat daerah, serta anggota TP2DD Kabupaten Majene.

Bupati Majene menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah.

"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus kita laksanakan bersama. Melalui digitalisasi, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, lebih cepat, dan lebih mudah diawasi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," terangnya.

Digitalisasi keuangan daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tindak lanjut implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Pemkab Majene. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang bertujuan mendorong transaksi pemerintah daerah menjadi lebih non-tunai, aman, dan terdokumentasi dengan baik.

Forum ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan sekaligus forum koordinasi dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mempercepat digitalisasi daerah. Menurutnya, TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga dinilai mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pembayaran yang lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Selain itu, penggunaan sistem digital akan memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di tingkat daerah.

Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, capaian digitalisasi yang telah dilakukan, serta strategi percepatan yang akan dilaksanakan ke depan. (min)