MARAYA.NEWS,- Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun di Lapangan Kantor Bupati Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, pada Senin (17/08/2026).

Usai upacara Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengajak masyarakat Mamuju menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menyikapi informasi, khususnya berita hoaks, serta ikut memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan bangsa.

"Jangan mudah terprovokasi berita-berita hoaks. Kita harus memberikan yang terbaik untuk daerah kita dan berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia," terang bupati.

Upacara kali ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Bertindak sebagai inspektur upacara, Lettu Cku Zulfadli (Paku Kodim 1418/Mamuju) dan Perwira Upacara Kapten Inf Agus Triono (Pasi Pers Kodim 1418/Mamuju).

"Untuk Mamuju, Indonesia berdaulat, adil dan makmur artinya Pemerintah Kabupaten Mamuju harus bisa menyejahterakan masyarakatnya dan bisa mengintervensi semua sektor," ungkap Sutinah.

Dikatakan bahwa intervensi pemerintah dilakukan pada berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan hingga pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di sektor infrastruktur, Pemkab Mamuju mengaku bahwa pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan tetap dilakukan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. "Di tengah keterbatasan kita masih bisa membangun, memperbaiki beberapa ruas jalan, baik itu dalam kota maupun yang ada di kecamatan-kecamatan," sebut Sutinah.

Pada sektor kesehatan, dia menegaskan Pemkab Mamuju tetap mempertahankan Universal Health Coverage (UHC). Ia menyebut sekitar 98 persen masyarakat Mamuju telah tercakup dalam kepesertaan BPJS. "BPJS tetap kita berikan untuk seluruh masyarakat Mamuju dan kita masih tetap mempertahankan UHC. 98 persen masyarakat Mamuju di-cover BPJS," kata dia.

Bupati juga menyinggung sektor pendidikan. Menurutnya, untuk tenaga pendidik, persoalan pembayaran gaji PPPK dan TPP PNS diharapkan sudah teratasi setelah adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Sementara untuk pembangunan sarana pendidikan, Sutinah menyebut Pemkab Mamuju terus melakukan intervensi. Dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah juga dinilai membantu percepatan pembenahan infrastruktur pendidikan di Mamuju.

Di sisi lain, Sutinah mengakui masih terdapat sejumlah janji kampanye yang belum terealisasi. Namun, ia memastikan pemerintahannya terus berupaya menjalankan program di berbagai sektor sesuai kemampuan dan kondisi fiskal daerah. "Banyak janji-janji kampanye kami yang masih ada yang belum kita laksanakan. Tapi overall untuk semua sektor kita intervensi semua," paparnya. (min)