MARAYA.NEWS,- Perilaku tak elok dipertontonkan oknum berseragam BUMN dari PT Hutama Karya (Persero) yang bertugas di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Menghalangi tugas jurnalistik plus ada upaya intimidasi saat peliputan aksi protes subkontraktor atas PT Hutama Karya, pada Selasa (29/09/2026).

Saat hendak mendokumentasikan aksi penutupan jalan oleh pihak subkontraktor, Awak Media bernama Sugiarto dihalangi oleh oknum berseragam PT Hutama Karya yang melarang pengambilan gambar. "Saya datangi lokasi proyek untuk meliput. Tapi dilarang ambil gambar. Alasannya, takut viral," beber Sugiarto, Selasa sore.

Aksi penutupan akses dilakukan pihak subkontraktor menggunakan alat berat jenis roller compaction (Bomag) sebagai bentuk protes atas tunggakan pembayaran senilai Rp3 miliar yang belum dilunasi PT Hutama Karya selama lima bulan.

Tak sekadar melarang peliputan visual, tekanan verbal berkembang menjadi dugaan intimidasi fisik. Sugiarto menyebut, oknum pegawai BUMN tersebut mendesak stafnya untuk mengambil secara paksa identitas pers milik jurnalis yang bertugas. Ketegangan ini mereda setelah dipisahkan oleh sejumlah pekerja subkontraktor guna menghindari eskalasi bentrok fisik.

Sugiarto menegaskan bahwa tindak penghalangan peliputan dan intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Sesampainya di sana sekitar pukul 15.52 WITA, saya melihat alat berat masih dibentangkan di jalan sebagai protes subkon karena pekerjaan 100 persen mereka belum dibayar. Saat saya mengambil gambar, oknum berseragam HK melarang karena takut viral, bahkan meminta stafnya menyita identitas saya," urai Sugiarto.

Pihak manajemen PT Hutama Karya (Persero) belum memberikan pernyataan resmi maupun klarifikasi terkait tindakan represif oknum pegawainya di lapangan serta kepastian penyelesaian utang proyek Sekolah Rakyat Mamuju.

KHAWATIR HANYA JANJI
Diketahui, Pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulbar yang didanai anggaran negara kini diterpa isu miring. BUMN konstruksi PT Hutama Karya (Persero) disinyalir belum melunasi kewajiban finansial sebesar Rp3 miliar kepada pihak subkontraktor dan pekerja lokal.

Gelombang protes pun pecah di area proyek. Sejumlah pekerja dan perwakilan subkontraktor menggelar aksi penagihan terbuka tepat di depan pintu gerbang Sekolah Rakyat Mamuju pada Selasa, 29 September 2026.

Perwakilan subkontraktor, Ali, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan fisik di lapangan sebenarnya telah rampung 100 persen. Namun, hak finansial mereka tak kunjung dituntaskan oleh pihak kontraktor utama. "Sudah lima bulan kami bekerja di proyek ini dan belum pernah dibayarkan sama sekali. Kami sudah berkali-kali menagih, tetapi jawaban dari pihak Hutama Karya selalu meminta kami bersabar dengan janji akan dibayarkan sekaligus,” kata Ali di lokasi proyek.

Keresahan para pekerja kian memuncak seiring beredarnya kabar bahwa gedung Sekolah Rakyat tersebut akan segera diresmikan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Para mitra kerja lokal mengkhawatirkan manajemen BUMN pelaksana proyek akan angkat kaki dan mengabaikan kewajiban pembayaran begitu prosesi serah terima atau peresmian gedung selesai dilakukan.

"Kami mendengar dalam waktu dekat akan ada peresmian. Makanya kami datang ke sini untuk menuntut hak kami segera dibayarkan. Jangan sampai setelah hasil kerja kami digunakan, mereka meninggalkan lokasi begitu saja tanpa menyelesaikan pembayaran,” ujar Ali menegaskan. (min)