MARAYA.MEWS,- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat menjalin sinergi bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi.

Plt. Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menyebutkan bahwa dukungan BAKTI sangat penting dalam mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar, memantapkan langkah menuju Sulbar Zero Blank Spot Internet.

Saat ini Pemprov Sulbar sedang memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten. Setiap kabupaten mendapatkan 15 titik prioritas, terutama pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas 

"Dengan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat, kami optimistis target Sulbar Zero Blankspot bisa diwujudkan secara bertahap. Program ini bukan hanya soal jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi,” jelas Ridwan usai pertemuan bersama BAKTI Makassar dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di Ruang Kerja Kadiskominfo Sulbar, Jumat (19/09/2025).

Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, menjelaskan visi BAKTI untuk mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit SATRIA hingga pemanfaatan Very Small Aperture Terminal (VSAT). Salah satu terobosan yang ditawarkan adalah kerja sama antara BUMDes dan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa. Model bisnis ini dinilai lebih berkelanjutan karena melibatkan masyarakat langsung dalam pengelolaan layanan. "BUMDes, ISP, dan BAKTI bisa menjadi tiga pilar yang bekerja sama dalam menghadirkan internet ke desa. Harapannya, tidak hanya akses digital yang merata, tetapi juga tercipta perputaran ekonomi di tingkat lokal," ujar Lutfi.

Meski demikian, sejumlah tantangan turut disoroti, seperti keterbatasan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan usaha BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes. (min)