MARAYA.NEWS,- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) mendorong optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diantaramya dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

"Kita rapat MBG hari ini untuk memaksimalkan pelaksanaannya. Kita ingin mengetahui apa hambatan-hambatan yang dialami oleh SPPG, salah satunya terkait LSHS, yaitu Surat Keterangan Higienis dan Kesehatan. Ada beberapa hambatan dan itu akan segera kita selesaikan," papar SDK dalam rapat koordinasi program MBG se-Sulawesi Barat, pada Selasa (10/02/2026).

Gubernur juga menyoroti adanya kritik masyarakat terkait penggunaan bahan pangan yang dinilai belum maksimal memanfaatkan produk lokal. Menurutnya, ke depan Pemerintah Provinsi Sulbar akan mendorong keterlibatan pemasok lokal dalam rantai penyediaan bahan makanan untuk program MBG.

"Selama ini ada kritik bahwa SPPG mengambil barang bukan dari produk lokal. Sekarang ini kita ingin memaksimalkan agar pemasok-pemasok lokal bisa bekerja sama dengan SPPG," ungkap SDK.

Pemerintah daerah akan menyiapkan skema kerja sama yang lebih terstruktur. "Nantinya kita akan buat kontraknya. Biro ekonomi akan melakukan inventarisasi pemasok-pemasok lokal yang terpilih dan akan kita kontrakkan dengan SPPG supaya betul-betul bisa menggerakkan ekonomi lokal," terang SDK.

Gubernur juga menekankan pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah kepala desa terkait SPPG yang belum memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah setempat.

"Kita tekankan soal tenaga kerja. Ada protes dari kepala desa karena ada SPPG yang tidak mengambil tenaga kerja dari desanya. Ini harus kita maksimalkan, supaya tenaga lokal diprioritaskan. Kalau ada di kabupaten itu, jangan dulu cari dari kabupaten lai," beber Suhardi Duka.

Harapannya, MBG tak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memberdayakan pelaku usaha daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Sulbar. (min)