MARAYA.NEWS,- Dinas Kesehatan (Dinkes) berperan menjamin optimalisasi dan keamanan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinkes Majene, Yuliani Laupe mengungkap bahwa pihaknya intens melakukan pengawasan atas seluruh proses di SPPG agar memenuhi standar yang ditetapkan.

Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Koordinasi Penggalangan Komitmen syarat mendapatkan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) bagi SPPG di Majene, pada Rabu (15/04/2026).

Sayangnya, pertemuan ini tidak mendapat respon positif dari sebagian besar pengelola dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Majene. Hanya 6 dari 24 pengelola dapur yang hadir dalam acara tersebut.

"Ini kegiatan sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap SPPG terkait mekanisme alur terbitnya sertifikat SLHS sebagai syarat pengoperasian SPPG yang saat ini telah ada 15 SPPG yang ditutup oleh BGN,” ungkap Yuliani.

Kadis Kesehatan pun mengungkap rasa kecewanya. Terutama kepada pihak SPPG yang belum mengantongi sertifikat SLHS sebagai syarat pengoperasian dapur MBG.

Salah satu pemicu Suspend SPPG itu kata Yuliani menyangkut sertifikasi SLHS dan Ipal yang belum terpenuhi oleh setiap dapur. Makanya, Dinkes merasa kecewa kepada SPPG yang tak hadir dalam kegiatan ini.

"Kami ini hanya ingin memberikan pemahaman dan penyatuan komitmen agar kisruh penutupan SPPG ini tidak simpang siur. Penutupan itu bukan dari Dinkes, ini terjadi lantaran pemilik dapur belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah,” urai dia.

Karena itu kata Yuliani, para pengelola SPPG untuk pro aktif dalam kegiatan sosialisasi demi keberlangsungan program prioritas pemerintah dalam menyiapkan generasi emas di masa depan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penggalangan Komitmen syarat mendapatkan SLHS berlangsung di Acita Cafe Pusat Pertokoan Majene. 

Agenda ini penting, sebab dihadiri langsung Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani Basharu selaku ketua Satgas MBG Kabupaten Majene.

Selain itu, tampak pula Ketua DPD APPMBGI Kabupaten Majene, Suardi, S.Ag, M.Pd, Korwil MBG Majene, Fadil dan sejumlah mitra SPPG.

Kadis Yuliani menambahkan, terdapat enam SPPG di Majene dalam tahap pemeriksaan sanpel untuk mendapatkan SLHS sebagai syarat pengaktifan SPPG yang ditutup BGN. (min)