Image

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK).

Pemda Sulbar Kembali Bahas Efisiensi Anggaran

MARAYA.NEWS,- Keterbatasan anggaran jadi pembahasan utama dalam apel virtual lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pada Senin (04/05/2026) yang dipimpin Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

SDK menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi nasional yang dinilai tidak  baik-baik saja. Gubernur juga meminta aparatur sipil negara (ASN) bekerja rasional, melayani masyarakat dengan maksimal, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.

"Beragam tekanan, baik dari sisi politik maupun perang antar negara berdampak terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia, menuntut pemerintah daerah mengubah cara mengelola program dan anggaran,” terangnya.

Bagi SDK, setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran. Efisiensi, kata dia, bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Karena itu, ia memastikan program yang dinilai tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD. "Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah harus mampu memilah prioritas secara rasional dan bertanggung jawab," imbuh SDK.

Gubernur kembali menekankan, setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral, baik dalam konteks positif maupun negatif. Sehingga, ia meminta seluruh jajaran berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari.

SDK juga menyoroti pentingnya loyalitas institusi. “Saya mengingatkan agar pegawai tidak menjadi pihak yang justru menyerang atau memperkeruh situasi internal. Jika terdapat kekeliruan, saya meminta agar diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan, bukan memperuncing masalah di ruang publik,” paparnya.

Ditambahkan bahwa pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp 67 miliar. Kondisi ini kembali menegaskan urgensi efisiensi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program. (min)