MARAYA.NEWS,- Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat menjadi lokasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, pada Senin (11/05/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 459 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode 2025–2028.

Raker menghadirkan berbagai unsur perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam struktur KKMD Sulawesi Barat. Agenda utama pembahasan meliputi revisi Surat Keputusan sesuai nomenklatur baru, dukungan data kegiatan KKMD Tahun 2025, serta penyusunan Rencana Aksi KKMD Tahun 2026.

Kegiatan dipimpin Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali selaku Sekretaris KKMD Sulawesi Barat. "Pengelolaan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat, agar ekosistem mangrove dapat tetap terjaga dan memberi manfaat bagi generasi mendatang," paparnya.

Zulkifli juga menekankan, penyusunan rencana aksi KKMD Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat program rehabilitasi dan perlindungan kawasan pesisir secara terarah dan berkelanjutan. (min)