MARAYA.NEWS,- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengelolaan data sektoral sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (19/05/2026).

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi Forum Satu Data Sulawesi Barat, yang berfungsi sebagai ruang konsolidasi dalam membangun sistem data pembangunan yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Forum ini dinilai strategis dalam mendukung visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera melalui kebijakan berbasis data yang akurat, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah ke depan harus mengacu pada data yang valid dan terstandar.

Menurutnya, berbagai indikator dalam dokumen RPJMD maupun RPJPD merupakan representasi dari data yang bersumber dari BPS, kementerian/lembaga, maupun organisasi perangkat daerah (OPD). “Sekarang perencanaan sudah diarahkan berbasis kuantitatif. Tidak ada lagi perencanaan yang sifatnya asumtif tanpa data,” ujar Amujib.

Ia juga menyoroti pentingnya keseragaman format data antar kabupaten dan kota agar proses integrasi data di tingkat provinsi dapat berjalan lebih efektif. “Kami membutuhkan format data yang sama. Kalau formatnya berbeda-beda, maka akan menyulitkan proses konsolidasi data,” katanya.

Selain itu, Amujib menegaskan bahwa validitas data akan menjadi dasar utama dalam penyusunan program maupun penganggaran pembangunan daerah. “Ke depan, data yang digunakan dalam perencanaan harus benar-benar tervalidasi agar kualitas kebijakan pembangunan juga semakin baik,” tambahnya. (min)