MARAYA.NEWS,- Minimnya realisasi anggaran dan persoalan pendapatan daerah jadi sorotan jajaran Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja komisi II, pada Kamis (04/05/2026) di gedung dewan Sulbar.

Rapat dipimpin Legislator Habsi Wahid, didampingi Jumiaty Mahmud dan Haeruddin. Hadir, pejabat Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Komisi II menyinggung realisasi kegiatan dan capaian PAD. "Percepatan realisasi kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal. Jangan sampai program yang telah dianggarkan mengalami keterlambatan pelaksanaan," tegas Habsi.

Ia pun meminta seluruh OPD memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Apalagi capaian PAD Sulbar hingga pertengahan tahun 2026 baru di kisaran 28 persen. Seharusnya melampaui 48 persen. “Capaian saat ini masih perlu ditingkatkan agar target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan,” imbuh Habsi.

Komisi II juga memberi apresiasi kepada Dinas Perkebunan yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan.

Legislator Jumiaty Mahmud berharap sehingga target pembangunan maupun PAD bisa tercapai sesuai harapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Menurutnya, rata-rata realisasi mitra kerja Komisi II masih di bawah target. Diperlukan langkah-langkah percepatan. (min)