MARAYA.NEWS,- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam penanganan berbagai persoalan yang dihadapi anak, termasuk kekerasan dan perkawinan anak.

Begitu disampaikan dalam Pertemuan dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Forum Anak Sulbar Masa Bakti 2026-2028, pada Jumat (05/06/2026). "Penanganan tindak kekerasan terhadap anak sangat membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena anak adalah aset bangsa dan aset daerah yang harus kita jaga tumbuh kembangnya,” papar Junda.

Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan inovatif. Namun di tengah tantangan saat ini, masih banyak anak yang menghadapi berbagai persoalan, baik sebagai korban maupun pelaku.

Olehnya, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat hingga satuan pendidikan. "Di rumah, orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan menghindari segala bentuk kekerasan. Di lingkungan masyarakat, perlu ada jaminan keamanan agar anak terhindar dari berbagai persoalan sosial. Begitu juga di sekolah, anak-anak harus mendapatkan ruang yang aman dan bebas dari diskriminasi,” terangnya

Junda juga menyoroti pentingnya peran tenaga pendidik sebagai pengayom dan pembimbing bagi anak. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh peserta didik untuk berkembang. "Guru harus menjadi pengayom, bukan pelaku kekerasan. Pendidikan harus melahirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan," imbuh dia.

Forum Anak Sulbar yang baru dikukuhkan diharap mampu menjadi pelopor dan penggerak bagi anak-anak lainnya untuk terus berkreasi, berinovasi, serta aktif menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi anak. Harus bisa menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

“Kita ingin anak-anak tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyusunan program yang berkaitan dengan kebutuhan mereka sendiri,” tutur Junda Maulana. (min)