MARAYA.NEWS,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se Sulbar memperkuat upaya transformasi layanan kesehatan daerah  melalui audiensi dengan pemerintah pusat di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/06/2026).

Rombongan Sulbar dikoordinir Gubernur Suhardi Duka (SDK), dihadiri Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulbar, para kepala dinas kesehatan kabupaten serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.

Ada tiga agenda utama yang dibahas, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulbar, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.

Gubernur Sulbar mengatakan, kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan di daerah. Butuh dukungan pemerintah pusat. Mulai dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan regional.

"Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” papar SDK yang menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan masih menjadi instrumen penting bagi daerah.

Di tempat sama, Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan.

Bupati Polman mendorong peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.

Sedang Bupati Mamuju mengusulkan rehabilitasi sejumlah fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.

Adapun Bupati Mamuju Tengah menekankan kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Sementara Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pihaknya akan mengevaluasi seluruh usulan Sulbar.

Dijelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan Rp355 miliar. Bantuan disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS). Difokuskan mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.

Kemenkes juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit dan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar dalam pengajuan bantuan pemerintah pusat.

Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027.

Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.

MATENG DAN MAMASA
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia yang mulai dibangun tahun ini.

"Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat," ungkap Gubernur SDK.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa audiensi ini menjadi sinyal kuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat.

Menurutnya, dengan dukungan pemerintah pusat, pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dapat semakin cepat terwujud, sekaligus mengurangi tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah. (min)