MARAYA.NEWS,- Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, pada 28–30 Juni 2026. 

Delegasi DPRD Sulbar yang dipimpin Ketua Amalia Fitri Aras, bersama Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Wakil Ketua Halim mendorong percepatan perubahan status Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju dari kabupaten menjadi kota.

Delegasi Sulbar terus melakukan lobi-lobi strategis dan diskusi bersama perwakilan daerah lain untuk memastikan usulan pembentukan Kota Mamuju masuk dalam poin rekomendasi Rakernas II ADPSI. Forum ini dihadiri 124 peserta dari 35 DPRD Provinsi se-Indonesia.

“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi membawa agenda yang jelas untuk kemajuan Sulbar. Peningkatan status Mamuju menjadi kota adalah langkah maju untuk menata masa depan provinsi yang lebih baik,” tegas Amalia.

Usulan perubahan status Mamuju adalah langkah krusial untuk mengejar ketertinggalan administratif. "Ini bukan soal pemindahan wilayah atau relokasi ibu kota, melainkan peningkatan status administratif dari kabupaten menjadi kota. Mamuju secara infrastruktur dan peta wilayah sudah lama siap. Yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan regulasi agar status ini segera diakui secara nasional,” imbuh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya.

Rakernas II ADPSI ini menjadi wadah bagi pimpinan DPRD se-Indonesia untuk mensinkronisasikan kebijakan pusat dan daerah. Munandar menilai, status “Kota” bagi Mamuju bukan sekadar label, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas otonomi dan kewenangan pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan perkotaan dan menyesuaikan standar pelayanan dengan kebutuhan masyarakat urban yang terus berkembang.

Kemudian, membuka ruang fiskal dan regulasi yang lebih fleksibel untuk menarik investasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih modern. (min)