MARAYA.NEWS,- Banyak pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang mangkir dalam apel virtual tanpa didampingi oleh kepala dinas masing-masing, pada Senin (06/07/2026). Memicu reaksi keras dari Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Junda Maulana.

"Kalau pimpinan terus-menerus bicara soal absensi, kedisiplinan, dan seragam, kita tidak pernah sampai ke substansi tugas. Habis energi. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Junda dalam arahannya.

Ia pun langsung memerintahkan para asisten dan staf ahli untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai OPD. Sidak tersebut akan dilakukan secara acak, baik pagi maupun siang hari, tanpa jadwal tetap demi memastikan kepatuhan jam kerja ASN.

Junda memaparkan bahwa mesin birokrasi daerah harus berlari kencang demi mengejar sejumlah target pembangunan menuju Sulbar 2030 yang saat ini dinilai masih jauh dari panggang api.

Beberapa rapor merah dan target makro ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemprov Sulbar antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan melonjak hingga 8 persen sementara posisi saat ini masih tertahan di angka 5,3 persen.

Angka kemiskinan diplot turun drastis ke angka 5–6 perserdari posisi saat ini yang masih bertengger di 10,1 persen (membutuhkan penurunan rata-rata 1% per tahun) dan prevalensi stunting ditargetkan turun ke 20 persen dari angka rill saat ini yang masih mencapai 35 persen.

Akses pendidikan pemerintah daerah harus segera mengentaskan sekitar 30 ribu anak putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan. “Siapa yang memikirkan? Siapa yang melaksanakan? Kita semua,” imbuh Sekda Sulbar.

Junda menegaskan bahwa ASN sebagai mesin birokrasi penentu kebijakan kepala daerah. “Kalau mesinnya kurang bagus, maka tugasnya tidak berjalan bagus. Kalau tugasnya tidak berjalan bagus, maka tujuannya tidak tercapai," tegasnya.

Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2026, Junda juga memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala OPD terkait efisiensi dan ketepatan penyerapan anggaran. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia meminta agar setiap rupiah APBD digunakan secara efektif. (min)