MARAYA.NEWS,- Sudah saatnya Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar kembali pada jati dirinya. Membangun tanpa harus menggusur ruang hidup para pelaut ulungnya.

Begitu penegasan Forum Kedaulatan Nelayan (FKN) Sulawesi Barat dalam merefleksi Kabupaten Mamuju yang hari ini (14/07/2026) genap berusia 486 tahun.

Sebuah usia yang matang bagi daerah dengan bentang alam luar biasa, mulai dari pegunungan menjulang hingga garis pesisir yang membentang luas. Karakter geografis ini secara historis melahirkan masyarakat pelaut dan nelayan ulung yang tangguh di lautan.

Namun, di balik perayaan usia yang hampir menginjak lima abad ini, dinamika kehidupan nelayan di era modern justru kian kompleks. Tantangan tidak lagi sekadar cuaca ekstrem di laut, melainkan juga problem teknis, minimnya infrastruktur pendukung, hingga kebijakan tata ruang kota yang dinilai mulai tidak ramah terhadap ruang hidup mereka.

FKN Sulbar menyoroti arah pembangunan kawasan perkotaan Mamuju dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya di pesisir dimana reklamasi atau penimbunan pantai lebih mendominasi wajah kota. "Pembangunan di Mamuju beberapa tahun belakangan ini memicu tanda tanya besar. Mengapa orientasinya lebih memilih membangun di pantai dengan cara menimbun lautan? Ini bisa menjadi bom waktu bagi Mamuju di masa depan," ujar Ketua FKN Sulbar, Muhammad Harfin.

FKN mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari masifnya alih fungsi ruang publik pesisir tersebut. Jika tren ini terus dibiarkan tanpa evaluasi yang ketat, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, kawasan pesisir Mamuju diprediksi hanya akan dipenuhi bangunan-bangunan megah milik segelintir oknum, sementara masyarakat pesisir kehilangan akses langsung ke laut.

Pihaknya mendorong, Momentum Hari Jadi Mamuju ke-486 ini menjadi ajang refleksi mendalam, bukan sekadar seremonial tahunan. FKN Sulbar mendesak pemerintah daerah untuk mendesain ulang prioritas pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

​"Kami dari FKN Sulbar berharap di momentum hari jadi ini, pemerintah setempat dapat lebih konkret memperhatikan kesejahteraan para nelayan. Mulai dari kepastian pasokan bahan bakar (BBM) bersubsidi, hingga penyaluran bantuan sarana tangkap yang harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mereka yang membutuhkan di lapangan," tegas Harfin dalam keterangan resmi. (min)