MARAYA.NEWS,- Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Barat belum berjalan sesuai harapan. Dua kabupaten masih lelet dalam menggarap program nasional tersebut. Adalah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu.

Dua daerah tersebut belum mencatatkan realisasi fisik sama sekali dari kuota yang telah ditetapkan. Terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan Program BSPS di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, pada Selasa (04/08/2026) yang dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK).

Tahun ini, Sulbar mendapat alokasi 5.250 unit BSPS dengan nilai Rp20 juta per unit. Kabupaten Majene mendapat 1.014 unit, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) 1.050, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) 1.003, Kabupaten Mamasa 706, Kabupaten Mamuju 777, dan Kabupaten Pasangkayu 700 unit.

Data pemerintah provinsi menunjukkan bahwa realisasi fisik secara keseluruhan baru mencapai sekitar 1.090 unit dari kuota awal 4.000, sebelum ada tambahan 1.250 unit. "Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita," ungkap Gubernur Suhardi Duka.

Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menjelaskan bahwa seluruh daerah telah memperoleh kuota verifikasi (invert), namun tidak semua calon penerima lolos proses verifikasi administrasi maupun teknis. Ia merinci kuota verifikasi yang telah diterbitkan, yakni Majene 1.008 unit, Mamasa 863 unit, Mamuju Tengah 903 unit, Polewali Mandar 1.124 unit, Pasangkayu 617 unit, dan Mamuju 680 unit.

Bagi calon penerima yang tidak memenuhi syarat, pemerintah daerah diharapkan segera mengusulkan pengganti agar target penyaluran bantuan tidak terhambat. "Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi," jelas Recky.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan rakor tersebut digelar untuk mempercepat pelaksanaan BSPS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Awalnya Sulbar memperoleh kuota 4.000 unit, kemudian mendapat tambahan 1.250 unit sehingga total mencapai 5.250 unit. Saat ini, realisasi fisik masih sekitar 1.090 unit dari kuota awal, sedangkan lebih dari 2.000 penerima telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal sebagai dasar pelaksanaan program.

"Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten," ujar Maddareski. Capaian BSPS tahun ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan tahun berikutnya.

Secara nasional pemerintah menargetkan 400 ribu unit BSPS pada 2026, sementara tahun berikutnya diproyeksikan meningkat hingga 2 juta unit. Kondisi tersebut membuka peluang Sulawesi Barat memperoleh tambahan kuota lebih besar apabila mampu menunjukkan kinerja pelaksanaan yang baik.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Barat masih mencapai sekira 97 ribu unit, sedangkan data by name by address (BNBA) yang telah teridentifikasi mencapai sekitar 12.729 rumah. Selain itu, backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Sulbar tercatat sekitar 13.674 unit. (min)