MARAYA.NEWS,- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat (07/08/2026) terkait kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I Syamsul Samad bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD Sulbar; M. Khalil Qibran, Haluddin, Muhammar Qadafi Abidin, Muhadi Kandoa, dan Mulyadi Bintaha. Hadir pula Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail bersama jajaran.

Syamsul Samad menegaskan, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses kenaikan pangkat PNS berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai ketentuan. "Kenaikan pangkat merupakan bagian dari hak dan pengembangan karier ASN yang harus mendapatkan pelayanan secara baik. Kami akan terus melakukan pengawasan agar prosesnya berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai regulasi. Jangan sampai terjadi keterlambatan yang dapat menghambat karier maupun hak-hak kepegawaian ASN," terangnya.

Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. "Pelayanan kepada ASN harus terus dibenahi. Kita ingin memastikan sistem yang berjalan memberikan kepastian, baik dari sisi prosedur maupun waktu pelayanan. Dengan koordinasi yang baik antara BKPSDM dan perangkat daerah, pelayanan kepegawaian dapat semakin cepat dan akuntabel," imbuh Syamsul.

Komisi I DPRD Sulbar dan BKPSDM sepakat untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan sistem informasi kepegawaian, utamanya terkait aspek pelayanan kenaikan pangkat PNS, mulai dari mekanisme pengusulan, kelengkapan administrasi, ketepatan waktu pelayanan, hingga penguatan koordinasi dan sistem informasi kepegawaian. (min)