MARAYA.NEWS,- Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Abdul Rahim menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program yang masih mengalami keterlambatan. Termasuk bantuan hibah, bantuan sosial, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), perlu segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran.

"Yang kita minta adalah agar seluruh program segera diakselerasi, sehingga masyarakat yang memang berhak menerima bisa segera memanfaatkannya," tegas Abdul Rahim, Rabu.

Pada Selasa (01/09/2026), Komisi IV DPRD Sulbar melanjutkan rapat kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama mitra terkait di Ruang Komisi IV. Merupakan bagian dari evaluasi terhadap serapan anggaran, capaian program, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sebelumnya, Komisi IV telah melakukan evaluasi bersama sejumlah mitra terkait, termasuk membahas pelaksanaan anggaran pada sektor kesehatan dengan mendorong pengelolaan anggaran berjalan efektif, khususnya pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, berharap kebijakan penambahan penghasilan bagi kepala desa dan aparat desa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat, termasuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, serta penguatan layanan posyandu.

Sementara pada sektor ketenagakerjaan, Komisi IV menyoroti masih adanya kegiatan yang belum berjalan optimal, termasuk program padat karya. Komisi IV meminta agar program tersebut tetap dilaksanakan sesuai perencanaan karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi. "Kita harapkan memasuki triwulan keempat tidak ada kegiatan yang menumpuk sampai akhir tahun. Seluruh program harus segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," tandas Abdul Rahim. (min)