MARAYA.NEWS,- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berharap dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air, sungai, irigasi dan pengamanan pantai. Nilainya mencapai Rp 200 miliar lebih. Diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.

Usulan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan infrastruktur dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air di tengah ancaman perubahan iklim dan dampak El Niño yang berkepanjangan 

Penguatan infrastruktur sumber daya air, khususnya penyediaan tampungan air melalui embung dan peningkatan jaringan irigasi, dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, mendukung ketahanan pangan, serta menjaga produktivitas pertanian. "Dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," bunyi keterangan resmi Pemprov Sulbar, pada Kamis (10/09/2026).

Prioritas diarahkan pada pembangunan embung dan sarana tampungan air. Diharap mampu menampung air pada musim hujan untuk kemudian dimanfaatkan pada musim kering, baik untuk kebutuhan pertanian maupun kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadi semakin penting karena fenomena El Niño yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, menurunkan debit sumber air dan mengganggu pelayanan irigasi.

Selain embung, usulan Rp289,5 miliar tersebut mencakup sejumlah program pengendalian banjir dan pengamanan sungai serta pantai, antara lain Sungai Karema, Kali Mamuju, Sungai Kalukku, Sungai Riso, Sungai Lumu, serta pengamanan Pantai Mampie dan Pasangkayu. Program irigasi juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan jaringan Daerah Irigasi Maloso di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pengendalian bencana tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi pertanian.

Kepala Bidang PSDA PUPR Sulawesi Barat, Suriana Zain, mengatakan bahwa kondisi iklim yang semakin tidak menentu menuntut pemerintah untuk memperkuat infrastruktur tampungan air. "Embung menjadi salah satu prioritas karena kita perlu menyiapkan cadangan air menghadapi musim kemarau yang semakin panjang. Air yang kita tampung pada saat ketersediaannya cukup nantinya dapat dimanfaatkan ketika masyarakat dan lahan pertanian membutuhkan," paparnya.

Suriana menegaskan, pembangunan infrastruktur sumber daya air harus dilakukan secara terintegrasi antara penyediaan air, irigasi, pengendalian banjir dan perlindungan kawasan pesisir. "Kami berharap usulan ini mendapatkan dukungan sehingga pembangunan embung dan infrastruktur sumber daya air lainnya dapat segera direalisasikan. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi investasi untuk ketahanan pangan, ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” tandasnya. (min)