MARAYA.NEWS,- Kepala Dinas Kominfo, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar memanfaatkan Forum sosialisasi Layanan BLU BAKTI untuk mengajukan permohonan dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam menangani daerah Blankspot di Sulbar.

Dalam pertemuan di Ruang Rapat BBLSDM Komdigi Makassar, pada Kamis 10 September 2026, Ridwan mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur digital secara kewenangan merupakan ranah pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta BAKTI.

“Pemerintah daerah berperan mengawal agar layanan tersebut dapat digunakan seluruh masyarakat hingga merdeka internet di semua wilayah,” papar Ridwan.

Melalui forum itu juga, Ridwan mendorong kejelasan regulasi pembagian peran lintas pemangku kepentingan termasuk BAKTI, Pemda, APJII, ISP, hingga BUMDes. Termasuk perlunya pemetaan data jaringan secara rutin kepada daerah, skema kerja sama yang legal dan solutif untuk area pedalaman, serta mempercepat pemenuhan jaringan seluler maupun fixed broadband fiber optik di fasilitas publik seperti kantor, sekolah, dan puskesmas.

"Menindaklanjuti sosialisasi ini, kami akan menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) khusus dengan menghadirkan BAKTI, APJII, Pemkab, Pemdes, BUMDes, hingga pengusaha internet lokal,” ucap Ridwan.

Dirinya berharap, para penyedia jasa internet (ISP) yang tergabung dalam APJII mengikuti kebijakan daerah terkait pengaturan Ruang Milik Jalan (RUMIJA). "Ini penting untuk menata infrastruktur jaringan yang masih semrawut di lapangan sekaligus mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tandas Ridwan. (min)