MARAYA.NEWS,- Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali melanjutkan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, di gedung dewan Sulbar, pada Kamis (10/09/2026).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy bersama Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi melakukan pembahasan bersama sejumlah mitra kerja, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar.

Pembahasan diarahkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi perangkat daerah, serta langkah yang diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

"Kami ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar diterjemahkan dalam program yang berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan perlu terus dievaluasi, baik dari sisi progres maupun hasil yang ingin dicapai,” ujar Fredy Boy.

Dia mendorong mitra kerja Komisi III agar terus memperhatikan ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kualitas hasil pekerjaan. Menurutnya, pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

Komisi III juga meminta agar berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama, sehingga tidak menghambat pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2026. "Bagaimana program yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan hal tersebut," tambahnya. (min)