MARAYA.NEWS,- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mengurai sejumlah pencapaian pemerintahannya dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-22 tahun Provinsi Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, pada Selasa (22/09/2026).

Dalam pemaparannya, gubernur SDK menekankan, pemerintah harus memiliki tujuan jelas, penerima manfaat yang terukur, serta dampak yang dapat dilihat. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat pembangunan tidak hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan seberapa jauh dampaknya terhadap masyarakat.

"Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata," tegasnya.

Gubernur menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut harus menjadi kompas dalam menentukan kebijakan ke depan.

SDK Lebih lanjut ia menyebutkan, PDRB per kapita Sulbar yang pada awal pembentukan provinsi pada 2004 berada di kisaran Rp4,45 juta, telah mencapai sekitar Rp46,65 juta pada 2025. Angka tersebut, kata dia, menunjukkan perubahan ekonomi Sulbar dalam 22 tahun terakhir. 

Namun, kata gubernur, pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. "Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak,” tegasnya.

Di bidang infrastruktur, ia menyebut anggaran untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta irigasi meningkat dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026. Pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan total lebih dari Rp34 miliar serta dukungan sarana bagi UMKM sekira Rp10 miliar.

Pada sektor kemiskinan, gubernur mengungkap angka kemiskinan Sulbar telah berada di sekitar 10 persen. Data BPS untuk September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulbar sebesar 10,18 persen, dengan jumlah penduduk miskin 149,88 ribu jiwa.

Meski angka kemiskinan menurun, SDK mengatakan pekerjaan pemerintah belum selesai. "Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik,” katanya.

Menurut gubernur, intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga bantuan listrik murah akan terus dilanjutkan.

Pembangunan manusia juga menjadi bagian yang disorot dalam pidato tersebut. SDK menyebut Indeks Pembangunan Manusia Sulbar 2025 mencapai 71,16. Angka tersebut juga tercatat dalam data resmi BPS dan meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024. 

Memperkuat sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar untuk sejumlah program, termasuk perluasan cakupan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja serta pemenuhan tenaga dokter spesialis.

Di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa yang disebut Suhardi meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026, dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar.

Pemprov juga mendorong penanganan anak tidak sekolah. Jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) yang sebelumnya lebih dari 37 ribu orang pada 2025 berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian kembali ke sekolah.

Pada sektor ketenagakerjaan, kata SDK, tingkat pengangguran terbuka Sulbar pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen. Namun, ia menilai tantangan berikutnya adalah memperbesar proporsi pekerjaan formal dan menciptakan pekerjaan yang lebih produktif serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja. Olehnya, Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 334 titik pada 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp50,94 miliar yang disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja. Pelatihan keterampilan kerja juga disiapkan dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.

Gubernur kemudian menyinggung ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data yang disampaikannya, Gini Ratio Sulbar pada Maret 2026 berada di angka 0,314, lebih rendah dibanding angka nasional 0,368. "Sulawesi Barat yang kita cita-citakan bukan hanya yang bertumbuh tinggi. Kita ingin Sulawesi Barat yang pertumbuhannya tinggi dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat," tegas SDK.

Gubernur mengurai sejumlah penghargaan Pemprov Sulbar sepanjang Februari 2025 hingga September 2026. Antara lain terkait kinerja TPID, digitalisasi daerah, UHC, transformasi sumber daya manusia, penurunan pengangguran, konektivitas digital, reformasi hukum dan implementasi program tiga juta rumah. Capaian ini tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi, bukan alasan untuk berhenti bekerja.

Gubernur mengingatkan bahwa perjalanan Sulbar selama 22 tahun tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. "Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat," urai SDK.

Gubernur mengajak DPRD, pemerintah kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pers dan generasi muda untuk memperkuat kerja bersama.

Menurutnya, persoalan pembangunan tidak mengenal batas administrasi. Jalan, pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, stunting, lingkungan hingga bencana membutuhkan koordinasi lintas wilayah. “Kepada insan pers, teruslah menyampaikan informasi akurat dan menjalankan fungsi kontrol secara independen. Pemerintah harus bersedia mendengar kritik, menjelaskan kebijakan secara terbuka dan memperbaiki kekurangan," paparnya

SDK menegaskan bahwa pembangunan Sulbar tidak dapat dibebankan hanya kepada gubernur maupun pemerintah provinsi. "Sulawesi Barat tidak akan maju hanya dengan kerja seorang gubernur. Tidak akan maju hanya dengan kerja pemerintah. Tetapi baru akan maju ketika seluruh masyarakatnya bergerak dalam satu semangat," terang gubernur.

Ia mengajak seluruh masyarakat meneruskan perjuangan para pendahulu, menjaga capaian yang sudah baik, memperbaiki kekurangan dan mewariskan Sulbar yang lebih maju, adil, tangguh dan sejahtera kepada generasi berikutnya. "22 tahun kita lewati, masih panjang jalan yang harus kita tempuh, besarnya cita-cita yang harus kita wujudkan. Saya percaya selama kita mau mengabdi, mau berkarya dan mau berjalan bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk Sulawesi Barat," tutupnya.

Upacara dihadiri Gubernur Sulbar periode 2017–2022 Andi Ali Baal Masdar, Konsul Jenderal Australia Sanci Davis, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, Pangdam XXIII/Palakka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parhulutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, Forkopimda, tokoh pejuang pembentukan Sulbar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama rombongan, para bupati dan jajaran Forkopimda kabupaten se-Sulbar, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, serta tokoh masyarakat. (min)