Image

Ketua DPRD Sulbar Amalia FItri Aras saat mendampingi Menag RI di Mamuju.

22 Tahun Provinsi Sulbar, Masih Banyak PR Bersama

MARAYA.NEWS,- Persoalan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting atau kendala pertumbuhan anak karena masalah kesehatan, masalah akses pendidikan, peningkatan infrastruktur, hingga pembenahan layanan medis menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan kolaborasi semua pihak terkait di Provinsi Sulawesi Barat.

Olehnya, peringatan Hari Jadi ke-22 tahun Provinsi Sulbar mesti menjadi momentum refleksi bersama. "Tentu harapan kita bersama, sesuai dengan slogan yang diusung, Insya Allah Sulbar bisa lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Namun, di usia 22 tahun ini, masih banyak hal dan PR besar yang wajib kita benahi bersama," ungkap Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, pada Selasa (22/09/2026).

Usai ramah tamah Peringatan Hari Jadi Sulbar 2026 di Kantor Gubernur Sulbar, Amalia menegaskan pentingnya konsolidasi politik dan sinergi lintas lembaga. Menurutnya, Eksekutif (Pemprov Sulbar) dan Legislatif (DPRD) harus duduk bersama merumuskan peta jalan (roadmap) penanganan beragam problem di provinsi ke-33.

Selain sektor sosial dan kesehatan, dia menilai masih ada ketimpangan infrastruktur konektivitas yang masih menjadi keluhan utama warga di pelosok daerah. Berdasarkan fakta lapangan saat agenda reses salah satunya di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), kebutuhan jalan dan jembatan selalu mendominasi aspirasi warga.

Amalia menyoroti fenomena ibu hamil yang harus ditandu belasan kilometer akibat jalan rusak yang tak tersentuh akses kendaraan di Kabupaten Mamasa. "Infrastruktur itu skala prioritas nomor satu. Setiap kali reses, seperti di Mamuju Tengah, warga selalu menjerit soal jalan. Fenomena ibu hamil yang ditandu itu nyata dan menjadi problem kemanusiaan yang sangat mendesak," terangnya.

Menurut Amalia, salah satu akar masalah yang juga menghambat akselerasi pembangunan jalan di wilayah pedalaman Sulbar, yakni regulasi pembebasan lahan yang membentur kawasan hutan lindung. Masalah kewenangan ini memerlukan intervensi langsung dari pemerintah pusat. "Kami berharap koordinasi antara Pemprov dan Kementerian Pertanian/LHK berjalan optimal agar proyek jalan bisa segera terealisasi kedepan," tandasnya. (min)