MARAYA.NEWS,- Pemprov Sulbar resmi dinobatkan sebagai Pemerintah Provinsi Terbaik I Kategori Regional Sulawesi pada Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, serta Terbaik II TPID. Terungkap dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/09/2026).

Penilaian kinerja tahun ini didasarkan atas pencapaian periode 2025 dengan mengukur tiga aspek utama, yakni process (koordinasi daerah), output (hasil pelaksanaan program), serta outcome (manfaat nyata penerapan digitalisasi). Capaian ini sekaligus menandai lompatan besar. Setelah empat tahun berturut-turut tertahan di posisi kedua, Sulbar menggeser posisi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya mendominasi predikat terbaik pertama.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia. "ini merupakan buah dari kerja kolaboratif seluruh unsur di daerah. Kita Rapat Koordinasi Nasional, Sulbar TP2DD kita dapat terbaik pertama se-Region Sulawesi. Kalau TPID-nya kita terbaik kedua, dua kategori kita dapat," ungkap dia usai penyerahan penghargaan.

Menurutnya, Pemprov Sulbar kini menjadi motor penggerak utama dalam membangun kolaborasi lintas sektor untuk menjalankan digitalisasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. "Jadi TPID itu berkaitan dengan bagaimana penanggulangan inflasi, TP2DD penggunaan digitalisasi. Ini kerja sama pihak pemerintah dan dunia usaha yang sudah lebih gencar. Pemprov menjadi leading menggerakkan unsur di daerah berkolaborasi menjalankan digitalisasi, termasuk pengendalian inflasi yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Khusus predikat TP2DD, langkah krusial yang membawa Sulbar meraih puncak penghargaan adalah kematangan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, seluruh transaksi keuangan Pemprov Sulbar termasuk sektor penerimaan pajak dan retribusi telah beralih ke sistem digital nontunai menggunakan kanal pembayaran modern seperti QRIS.
Strategi ini terbukti ampuh meningkatkan transparansi, efisiensi pencatatan, sekaligus menutup ruang potensi kebocoran anggaran. (min)