MARAYA.NEWS,- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Barat mendapat sorotan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar. Meski dialokasikan anggaran jumbo hingga Rp600 miliar dengan target 275.510 penerima manfaat melalui 178 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), realisasi jangkauan layanannya saat ini  belum maksimal.

Poin evaluasi penting tersebut dipaparkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sulbar, Taufik, pada kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Sulbar di Gedung Keuangan Negara Mamuju, Senin 28 September 2026.

Selain capaian yang masih minim, Taufik menyentil persoalan data penerima serta dampak ekonomi dari program strategis nasional tersebut terhadap masyarakat lokal. "Tidak ada single data yang bisa diyakini," beber dia di hadapan para peserta diseminasi.

Taufik juga menegaskan bahwa kehadiran program MBG sejauh ini belum mampu menggerakkan roda ekonomi para produsen pangan lokal secara optimal. "MBG tidak terlihat ekspektasi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," tegasnya.

Berdasarkan dokumen rekomendasi kebijakan KFR DJPb Sulbar, belum optimalnya program MBG dipengaruhi oleh sejumlah persoalan teknis dan tata kelola di lapangan. Beberapa SPPG terpaksa mengalami penundaan (suspend) akibat kendala kelengkapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga keterbatasan fasilitas laboratorium penguji.   

Keberadaan SPPG juga dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat krisis gizi daerah. Wilayah seperti Kabupaten Mamasa yang berada pada zona kritis stunting tertinggi kedua di Sulbar (29,89%) justru mencatatkan alokasi SPPG paling sedikit, yakni hanya 16 unit.

Kondisi ini menunjukkan perlunya verifikasi spasial antara Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah agar penyebaran SPPG benar-benar memprioritaskan daerah dengan masalah gizi terhadap anak. Khususnya di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. (min)