MARAYA.NEWS,- Pemda Kabupaten Majene lakukan ForumKonsultasi Publik (FKP) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RADKSB) Tahun 2026–2029, pada Kamis (01/10/2026).

Menjadi wadah kolaborasi bersama para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, khususnya menguatkan perlindungan dan kesejahteraan petani.

Wakil Bupati Majene, Andi Ritamariani menerangkan, Pemkab Majene akan terus mendorong pembangunan perkebunan berkelanjutan, sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor perkebunan.

Olehnya, Wakil Bupati Majene bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Majene, Insan Alif L. Sadarang melakukan penyerahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sawit melalui penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2026.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majene menerangkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha dan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

"Melalui sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Majene, kami terus mendorong agar semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuh Insan.

Menurutnya, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sawit untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek perlindungan pekerja dalam pembangunan sektor perkebunan.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan.

Melalui sinergi lintas sektor ini, pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Majene diharapkan dapat berjalan seiring dengan semakin luasnya cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja. (*)