MARAYA.NEWS,- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rapat konsultasi Komisi III DPRD Sulbar bersama Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta mitra kerja terkait, pada Senin (19/10/2026, 

Rapat di Ruang Komisi III DPRD Sulbar, membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada penajaman program prioritas, kebutuhan pembangunan infrastruktur, rencana kegiatan, serta kesesuaian target kinerja perangkat daerah dengan arah pembangunan provinsi.

Dinas PUPR Sulbar mengarahkan perencanaan program agar berbasis kebutuhan teknis di lapangan, memiliki sasaran yang terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi serta keterhubungan antarkabupaten.

Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan bahwa penyusunan program infrastruktur harus mengutamakan ketepatan penanganan berdasarkan kondisi aktual dan tingkat kerusakan, kebutuhan konektivitas, serta urgensi pelayanan masyarakat. “Perencanaan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan metode penanganan, kesiapan teknis, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur," paparnya.

Dari aspek teknis, rencana program Bidang Bina Marga mencakup pembangunan, rekonstruksi, peningkatan, dan penanganan jalan serta jembatan. Penentuan prioritas diarahkan pada peningkatan kemantapan jaringan jalan, penanganan ruas yang membutuhkan intervensi, serta penguatan konektivitas antarkawasan.

Sejumlah rencana kegiatan antara lain peningkatan jalan ruas Salubatu–Bonehau dan ruas batas Tapalang Barat–batas Tapalang di Desa Tampalang, Kabupaten Mamuju. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

Selain Bina Marga, pembahasan perencanaan PUPR juga mencakup bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang, Jasa Konstruksi, serta dukungan unit pelaksana teknis, termasuk pelayanan laboratorium pengujian mutu dan penyediaan air minum melalui UPTD SPAM. Sinkronisasi lintas bidang diperlukan agar program pembangunan tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling mendukung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib serta sesuai ketentuan.

"Kami ingin program infrastruktur yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, dan mendukung pembangunan Sulawesi Barat secara berkelanjutan," imbuh Kepala Dinas PUPR Sulbar. (min)