MARAYA.NEWS,- Pengembangan Pelabuhan Perikanan Banggae di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dengan tetap mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Banggae tidak semata-mata berbicara tentang peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana membangun tata kelola perikanan yang baik, memberikan kepastian hukum kepada nelayan, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin seluruh potensi yang ada dapat dikelola secara optimal tanpa merugikan pihak mana pun, khususnya masyarakat nelayan," ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Safaruddin, S.DM.

Pada Selasa (03/11/2026), Safaruddin menerima kunjungan Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani di Aula DKP Sulbar. Pertemuan turut dihadiri perwakilan Biro Hukum, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar. Pembahasan difokuskan pada optimalisasi tata kelola Pelabuhan Perikanan Banggae, khususnya dalam mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah dari aktivitas perikanan tangkap dan kegiatan kepelabuhanan.

Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani menyampaikan upaya pemerintah daerah untuk membangun sinergi dengan DKP Sulbar, terutama dalam menarik minat investor agar bersedia berinvestasi dan mengembangkan fasilitas serta aktivitas ekonomi di kawasan Pelabuhan Perikanan Banggae.

Pemkab Majene juga berharap agar nelayan dan pemilik kapal dapat diarahkan untuk melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan di dalam kawasan pelabuhan. (min)