Eksekutif Majene Sampaikan Pendapat Akhir atas Dua Ranperda Usulan Pemkab.
Eksekutif Majene Sampaikan Pendapat Akhir atas Dua Ranperda Usulan Pemkab
MARAYA.NEWS,- PIhak eksekutif Majene menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majene, menyusul rampungnya proses pembahasan Tahap II.
Kedua regulasi tersebut meliputi Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, serta Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui paripurna dewan, eksekutif Majene menjelaskan urgensi perubahan regulasi cadangan pangan daerah. Aturan yang berlaku sebelumnya masih membatasi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah hanya untuk penanganan bencana alam.
Melalui perubahan regulasi yang menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ini, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan guna mengantisipasi berbagai kerawanan maupun permasalahan pangan di daerah.
Sementara itu, terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati menegaskan bahwa penyusunannya merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, transparan, dan akuntabel. APBD 2027 nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Pemkab Majene dalam menjalankan program pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Majene juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Majene, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang telah mencurahkan waktu dan pikiran dalam mengawal serta membahas kedua Ranperda tersebut.
Harapannya, kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Majene ini dapat terus terpelihara, sehingga setiap kebijakan dan produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat. (min)

Comments