MARAYA.NEWS,- Kanwil KemenkumHAM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) Provinsi Sulawesi Barat kini menyiapkan diri untuk melaksanakan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk itu, Kakanwil KeenkumHAM berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan kegiatan pemajuan HAM di Sulawesi Barat, pada Kamis (17/02/2023). 

"Selain itu juga membahas pemenuhan P5HAM bagi masyarakat Sulawesi Barat tidak terkecuali terkait pelaksanaan bisnis yang berbasis HAM," ujar Parlindungan dalam keterangan resmi.

Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati juga melaporkan pelaksanaan P2HAM di Sulbar. "Kami jajaran Kanwil Sulawesi Barat beserta 11 UPT dilingkungan kami siap melaksanakan penilaian P2HAM," ujarnya.

Plt. Dirjen HAM, Mualimin Abdi memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil KemenkumHAM Sulbar yang telah bertekad mendorong seluruh Kabupaten di Provinsi Sulbar menjadi Kabupaten Peduli HAM Tahun 2023.

Mualimin juga menyatakan, Ditjen HAM akan mengadakan sosialisasi Bisnis dan HAM kepada masyarakat Sulawesi Barat dan meminta pihak Kanwil segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. (min)