MARAYA.NEWS,- Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) menyatakan dukungan terhadap hadirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Fokus DSI khusus pada agenda ekspor.

Merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia. "Ini suatu terobosan yang sangat baik yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo. Selama ini praktik under invoicing sangat merugikan Indonesia,” papar SDK di Mamuju, pada Jumat, (22/05/2026).

Ia mencontohkan komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Barat, dan andalan ekspor nasional. Indonesia, kata dia, merupakan produsen sekitar 50 persen CPO dunia, namun belum memiliki kendali penuh terhadap penentuan harga pasar global.

“Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi justru bukan Indonesia yang menentukan harga. Kita masih ikut ditentukan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Padahal Singapura bahkan tidak memiliki produksi CPO," imbuh SDK.

Kehadiran BUMN khusus ekspor SDA dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus mengurangi praktik-praktik perdagangan yang merugikan negara. Ia menilai selama ini terdapat pola perdagangan yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan besar akibat penjualan melalui perantara dengan harga rendah. Setelah itu, komoditas kembali dijual ke pembeli utama dengan nilai lebih tinggi, sementara devisa hasil ekspor (DHE) justru banyak tersimpan di luar negeri.

“Ini semacam upaya untuk mengembalikan aset Indonesia dan mengembalikan sumber daya alam kita sebagai kekayaan bangsa,” terang Gubernur Sulbar.

Meski demikian, Suhardi Duka menegaskan pemerintah tetap harus memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurutnya, investasi tetap dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, namun tata kelola harus dibangun secara sehat dan transparan. “Swasta harus tetap diberi ruang yang kuat, tetapi negara harus hadir. Selama ini negara membiarkan praktik-praktik curang yang tidak dikontrol dengan baik,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan agar keberadaan BUMN baru tersebut tidak berubah menjadi institusi yang terlalu dominan dan justru mengulangi praktik-praktik yang sebelumnya dikritik dari sektor swasta.

“Kita berharap implementasinya sesuai tujuannya. Jangan sampai BUMN ini nanti mengontrol semuanya dan melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan swasta. Kalau itu terjadi, pasar global pasti akan mengoreksi, dampaknya semua tidak akan baik," imbuh SDK.

Menurut dia,dampak kebijakan ini diperkirakan paling terasa di wilayah-wilayah sentra perkebunan sawit di Sulbar, khususnya Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan sebagian Mamuju. "Karena Sulbar berkaitan langsung dengan sawit, maka pengaruh kebijakan ini akan terasa di daerah-daerah penghasil sawit,” tutur SDK. (min)