Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK)
Aksi Damai di DPRD Sulbar Menuntut Pemerataan Program MBG ke Daerah 3T
MARAYA.NEWS,- Gerakan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat melalui Aliansi Masyarakat Sulbar (Asmara).
Massa menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulbar, pada Senin (29/06/2026). Menuntut program MBG tak terpusat di wilayah kota. Harus mengutamakan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sebagian besar peserta aksi mendatangi gedung dewan Sulbar mengenakan masker dan kacamata. Bermodalkan spanduk, poster, dan berbagai atribut bertuliskan dukungan terhadap Program Presiden Prabowo.
Menurut mereka, MBG merupakan salah satu program strategis nasional. Bermanfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, massa menyoroti fakta bahwa lebih dari satu tahun sejak Program MBG berjalan, masyarakat di pelosok Sulbar masih belum merasakan manfaat maupun hidangan Makan Bergizi Gratis.
"Kami datang untuk memberikan dukungan penuh agar program ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sudah lebih dari satu tahun program ini berjalan, tetapi anak-anak di pelosok belum menikmati hidangan MBG. Semua anak negeri memiliki hak sama, tanpa membedakan apakah mereka tinggal di kota maupun di daerah 3T," ujar salah satu orator.
Selain menyoroti pemerataan penerima manfaat, massa juga menekankan bahwa MBG bukan hanya soal penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
"Ketika dapur MBG hadir di desa-desa, petani dapat menjual hasil panennya, nelayan memperoleh kepastian pasar, peternak ikut berkembang, lapangan kerja terbuka, dan roda perekonomian desa bergerak. Karena itu, masyarakat di pelosok juga harus menjadi bagian dari program ini," ujar perwakilan massa.
Di Kantor DPRD Sulbar, perwakilan massa menyampaikan aspirasi yang meminta DPRD Sulbar mengawal dan memperjuangkan percepatan pemerataan Program MBG kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (min)

Comments