MARAYA.NEWS,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kini mempersiapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar sisa masa jabatan 2025–2030, sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian Sekretariat Negara RI terkait pemberhentian Wakil Gubernur sebelumnya yang telah diterima dewan sekitar dua pekan lalu.

Dewan Sulbar menggelar pertemuan pada Senin (13/07/2026). Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Amalia Fitri, didampingi dua Wakil Ketua, St. Suraidah Suhardi dan Munandar Wijaya. Dihadiri pimpinan komisi, anggota fraksi, serta jajaran Sekretariat DPRD.

"Surat (dari Setneg) tersebut menjadi dasar bagi DPRD untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Amalia usai rapat.

Pihaknya segera memulai proses pengisian jabatan dengan membentuk Panitia Pemilihan (Panlih). Dimulai dengan menyurati partai-partai politik pengusung atau koalisi. DPRD memberikan tenggat waktu sekitar satu minggu bagi pihak koalisi untuk memberikan jawaban sebelum dewan merampungkan pembentukan Panlih sesuai mekanisme tata tertib yang berlaku.

Selain agenda politik, rapat pimpinan diperluas ini juga merespons isu sensitif mengenai nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Amalia mengungkapkan, ada keresahan mendalam di kalangan ASN terkait persoalan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah berlarut-larut tanpa adanya respons kelembagaan dari DPRD.

Percepatan pemilihan Wagub dan penyelesaian masalah ASN merupakan bukti komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi masyarakat secara transparan. (min)