MARAYA.NEWS,- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) melakukan audiensi dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, pada Rabu (22/07/2026).

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Gubernur memaparkan kondisi UMKM daerah dengan 24.363 unit usaha mikro dan kecil serta 375 usaha menengah, didominasi sektor olahan makanan dan tekstil. Potensi besar, namun sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya legalitas usaha, keterbatasan sarana produksi, hingga minimnya kemitraan formal.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah revitalisasi Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) Sulbar yang mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi tahun 2021 di Mamuju. Pemprov Sulbar berharap dukungan Kementerian UMKM agar gedung tersebut dapat kembali berfungsi sebagai pusat konsultasi, pelatihan, kurasi produk, uji mutu, dan etalase produk unggulan daerah.

SDK juga mengusulkan bantuan sarana produksi berupa mesin pengolahan kakao, kopi, kelapa, aren, dan hasil perikanan, pembangunan rumah produksi tenun, pengembangan industri pakan ternak, pelatihan peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi sertifikasi SNI, Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna meningkatkan daya saing UMKM Sulawesi Barat.

Gubernur SDK didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Ince Rachmad, Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat Firman, Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Barat Abd. Wahab Abdy, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat Syamsul Samad, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Ahmad Junaedi, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Eka Putra Budi Nugroho.

Sementara itu, Menteri UMKM didampingi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana, Plt. Deputi Bidang Usaha Mikro M. Riza Damanik, serta Tenaga Ahli Menteri UMKM Ajie Kurniawan.

Melalui audiensi ini, Pemprov Sulbar berharap terjalin kolaborasi yang semakin kuat dengan Kementerian UMKM dalam mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan, meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulbar. (min)