MARAYA.NEWS,- Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) harus lebih ketat, transparan, dan berkeadilan guna memastikan program ini benar-benar berdampak pada kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani lokal.

Program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi pertanian, tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu melalui praktik monopoli, khususnya dalam pengelolaan dapur atau penyediaan bahan pangan.

Demikian penekanan Ketua Tani Merdeka Indonesia DPD Mamuju, Sulawesi Barat, Mawardi yang turut menyoroti adanya potensi monopoli dapur yang dapat menghambat keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG.

“Kami melihat adanya potensi penguasaan oleh pihak tertentu dalam pengelolaan dapur MBG. Jika ini terjadi, maka petani lokal hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Mawardi.

Tanpa pengawasan ketat, monopoli dapur dapat berdampak pada tertutupnya akses bagi kelompok tani, UMKM lokal, serta pelaku usaha kecil lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyediaan bahan pangan. Oleh karena itu, Tani Merdeka mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk:

Membuka akses seluas-luasnya bagi petani lokal dalam rantai pasok MBG; Mencegah praktik monopoli dalam pengelolaan dapur dan distribusi; Menjamin transparansi dalam proses pengadaan bahan pangan; dan Mengutamakan hasil produksi lokal dibanding pasokan dari luar daerah

Mawardi menambahkan, Program MBG harus menjadi peluang besar bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, bukan justru memperkuat dominasi segelintir pihak.

Tani Merdeka Indonesia DPD Mamuju berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG secara aktif dan kritis, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. (min)