MARAYA.NEWS,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, diikuti seluruh kepala daerah serta Indonesia, secara virtual, pada Senin (27/07/2026).

Rakor yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan persoalan gejolak harga di berbagai daerah, termasuk soal pasokan BBM serta musim kemarau yang menjadi faktor yang mempengaruhi kestabilan harga pangan.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Pemprov Sulbar, Rachmad menegaskan bahwa pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mencakup penanganan ancaman inflasi, mitigasi dampak puncak musim kemarau terhadap sektor pangan, hingga penyelesaian kendala pendataan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang masih berada di bawah kuota alokasi.

Soal inflasi, Rachmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara konsisten membangun kolaborasi lintas sektor. "Kami terus membangun koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang turut membantu, termasuk dari Kepala Perwakilan BI Sulbar Eka Putra Budi Nugroho, yang senantiasa memberikan pendampingan dan masukan dalam mendukung TPID di Provinsi Sulbar," terangnya.

Sinergi menjadi fondasi utama dalam merespons arahan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, terutama terkait efisiensi rantai distribusi bahan pangan pokok seperti bawang putih dan kelancaran penyaluran BBM di lapangan.

Selain pengendalian harga barang kebutuhan pokok, perhatian serius Pemprov Sulbar juga ditujukan pada pemenuhan target program bantuan perumahan swadaya dari pemerintah pusat.

Berdasarkan evaluasi nasional, banyak daerah masih terkendala dalam proses verifikasi data calon penerima bantuan yang berujung pada tingginya selisih antara kuota alokasi dan realisasi di lapangan. (min)