MARAYA.NEWS,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seiring kondisi anomali iklim pada periode puncak musim kemarau 2026.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak berantai terhadap ketersediaan air, pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, lingkungan, ketahanan pangan dan aktivitas sosial-ekonomi. Karena itu, penanganan tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi membutuhkan respons terpadu lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, TNI/Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat.

Tim ahli Kebencanaan BPBD, Swandy memaparkan bahwa fokus penanganan jangka pendek diarahkan pada pengamanan ketersediaan air bersih, penguatan Posko dan sistem peringatan dini, distribusi air berdasarkan tingkat prioritas, peningkatan patroli dan deteksi dini Karhutla, perlindungan kelompok rentan, kesiapan layanan kesehatan serta penguatan logistik dan personel.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian dan peternakan melalui pompanisasi, efisiensi pemanfaatan air, perlindungan tanaman, penyediaan pakan dan air ternak serta pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami gagal panen

"Untuk jangka panjang, strategi diarahkan pada pembangunan ketahanan air dan pangan, penguatan pertanian adaptif iklim, pengembangan desa tangguh kekeringan dan Karhutla, pemetaan risiko terpadu serta pembangunan dashboard informasi yang mengintegrasikan data cuaca, HTH, hotspot, sumber air, kesehatan, pertanian dan kejadian Karhutla," urai Swandy.

Tim ahli menekankan pentingnya perubahan paradigma dari respons setelah bencana menjadi Early Warning–Early Action, yaitu setiap informasi peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sulbar, Muh Yasir Fattah menerangkan bahwa Kekeringan dan Karhutla harus dipandang sebagai satu rangkaian risiko yang saling berkaitan. "Ketika sumber air menurun, vegetasi mengering dan risiko kebakaran meningkat. Karena itu, strategi Sulawesi Barat harus bergerak lebih awal: mengamankan air, melindungi masyarakat, mencegah kebakaran dan menjaga ketahanan pangan," paparnya, Sabtu.

Kalaksa BPBD menekankan, melalui pendekatan “Satu Data, Satu Komando, Satu Prioritas dan Operasi Terpadu”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memastikan setiap wilayah mendapatkan intervensi berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, sekaligus menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama periode kekeringan dan ancaman Karhutla. (min)