MARAYA.NEWS,- Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi DAK Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulawesi Barat Tahun 2024, di Grand Meleo Hotel Mamuju, pada Kamis (03/10/2024).

Menghadirkan pembicara dari Dinas PUPR Sulawesi Barat, serta Perwakilan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kemen PUPR, Muhamad Taufik. Dihadiri pula jajaran Dinas PUPR provinsi dan seluruh kabupaten.

Kadis PUPR Sulbar, Rachmad menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi penunjang sektor lain, seperti pertanian, pariwisata dan lain. Sehingga penting untuk berkerjasama dan membangun sinergitas dalam meningkatkan infrastruktur di daerah. 

Hanya saja, kondisi fiskal tidak akan cukup jika menangani seluruh ruas jalan di Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai sekira 523 Kilometer. Sekali penanganan 20 Km kata dia, butuh Rp 120 miliar.

"Tentu APBD yang hanya diangka 1,8 triliun tidak bisa diandalkan. Olehnya pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan dari pusat. Infrastruktur jalan ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian," terang Rachmad. 

Dirinya berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bersama memperkuat data dalam rangka rencana pengalokasian DAK bidang jalan pada 2025. "Harapan kita ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data," terangnya.

Rachmad juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat setelah melihat gambaran alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) 2025 yang telah memberikan perhatian bagi enam kabupaten se-Sulawesi Barat.

"Berkat pendampingan dari Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua PU Kabupaten, sehingga mendapat perhatian dari pusat. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya terjali kerja sama yang baik," tandasnya. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar, Alfian menerangkan bahwa Rakor bertujuan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan persiapan konsultasi program DAK fisik bidang konektivitas sub bidang Jalan Tahun Anggaran 2025. (min)