MARAYA.NEWS,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) Semester I Tahun 2026, di Ballroom, Kantor Gubernur Sulbar, pada Kamis (18/06/2026(.

Melalui rakerpim tersebut para kepala daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional maupun program prioritas daerah di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyebut, persoalan data masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

“Data menjadi isu paling mendasar. Hampir semua program strategis, baik itu kemiskinan, sekolah rakyat, MBG, JKN, KDMP, RTLH, stunting, ATS hingga perizinan mengalami masalah yang berulang. Data tidak mutakhir. Olehnya itu memang data BPS sangat kita perlukan,” terangnya

Selain itu, Suhardi Duka juga menuturkan, kinerja makro ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan.

“Untuk triwulan pertama kita tumbuh 5,33 persen sedangkan target kita di angka 6 persen,” ujarnya.

Menurutnya, pada sektor pelaksanaan Program Strategis Nasional, sejumlah program telah berjalan, namun sebagian masih berada pada tahap administrasi maupun pembangunan fisik.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, telah membentuk 169 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 189 unit, melibatkan ratusan pemasok dan penerima manfaat,” terangnya.

Meski demikian, kata dia, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, termasuk keberadaan SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan penyedia bahan baku lokal dalam rantai pasok program tersebut.

“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T tidak usah dibuat SPPG langsung saja ke sekolah,” jelasnya.

Bagi SDK, berbagai program prioritas daerah juga telah bergerak, namun belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat.

“Permintaan pangan meningkat melalui program MBG, tetapi sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha lokal,” ungkapnya

Sementara itu, pada sektor hilirisasi, SDK menilai pengembangan komoditas unggulan masih perlu didorong. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Gubernur juga merangkum sejumlah persoalan yang banyak muncul dalam paparan pemerintah kabupaten, mulai dari data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus mendukung dan menyukseskan Program Strategis Nasional.

SDK uga mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif. (min)