MARAYA.NEWS,- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), membuka Rapat Koordinasi (rakor) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju, pada Senin (13/07/2026).

Rakor diikuti ratusan penyuluh pertanian dari enam kabupaten di Sulawesi Barat serta dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Sulbar Ajbar dan Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian Idha Widi Arsanti yang mengikuti kegiatan secara virtual.

Menurut Suhardi Duka, perubahan status penyuluh pertanian menjadi pegawai pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. "Karena kemampuan daerah semakin tertekan, tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat. Gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian sekarang penyuluh lebih sejahtera,” urainya.

Gubernur menyebut, sektor pertanian merupakan fondasi utama kekuatan bangsa. Meski terdapat pandangan bahwa kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui impor dengan mengandalkan kekuatan industri, ia menilai ketahanan pangan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas negara.

"Suatu negara yang kekuatan pertaniannya lemah sangat rawan dari sisi ketahanan bangsanya. Karena itu Presiden Prabowo menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional,” imbuh SDK.

Indonesia saat ini sudah tidak lagi mengimpor beras karena produksi nasional berkisar 32–34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 30–32 juta ton. Namun kondisi tersebut harus dijaga dengan meningkatkan produktivitas agar tidak terganggu oleh ancaman kekeringan maupun bencana.

Khusus di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju menjadi penopang utama produksi beras daerah. Kendati demikian, Indeks Pertanaman (IP) lahan sawah Sulawesi Barat saat ini baru 1,4. Artinya, dari 41 ribu hektare lahan sawah yang ada, rata-rata petani baru panen sekali lebih sedikit dalam setahun.

Mantan Bupati Mamuju dua periode ini menginginkan angka itu naik ke IP 2. "Kalau kita naikkan jadi dua, sama dengan kita cetak sawah sekitar 15 ribu hektare tanpa harus membuka lahan baru," terang Gubernur SDK.

Selain peningkatan indeks pertanaman, Pemprov Sulbar juga mendukung implementasi program Pertanian Modern Model Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang mulai diterapkan di Wonomulyo sebagai percontohan. Target produktivitas program ini naik dari 7 ton per hektare menjadi 10–12 ton. Tapi Gubernur Suhardi mengingatkan, target itu hanya bisa tercapai kalau pasokan pupuk ikut ditingkatkan sesuai kepadatan bibit yang lebih tinggi. (min)