MARAYA.NEWS,- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menekankan agar proses pengadaan mengutamakan penggunaan produk lokal. Sehingga berdampak yang jauh lebih luas terhadap pembangunan daerah.

"Kalau ada produk dari daerah sendiri, kenapa harus mengambil dari luar. Ini juga bagian dari upaya pemerataan ekonomi," katanya dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah Semester I 2026 yang diselenggarakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulbar, pada Kamis (23/07/2026).

Seluruh pihak agar setiap proses pengadaan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan yang tidak memenuhi asas manfaat, tidak efisien, maupun tidak efektif, tidak perlu dipaksakan hanya karena telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Tidak semua yang tertuang dalam DPA harus dipaksakan dilaksanakan apabila tidak memiliki asas manfaat, tidak efisien, dan tidak efektif. Semua harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa," tegas Junda Maulana

Sekda Sulbar juga menyoroti pentingnya transparansi sebagai dasar mewujudkan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. "Kalau transparan, maka semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak transparan, prinsip akuntabilitas tidak akan berjalan," tandasnya. (min)