MARAYA.NEWS,- Kebijakan anggaran Pemerintahan Prabowo Subianto semakin jauh dari harapan pemerintah daerah. Dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun 2027 semakin tertekan.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar atas penganggaran daerah 2027.

"Saat ini kita harus memulai kebijakan pemerintah bahwa arah kebijakan pemerintah khususnya kepada otonomi daerah itu semakin kecil," ungkap SDK di hadapan para anggota dewan yang hadir dalam sidang Paripurna DPRD Sulbar, pada Rabu malam, (07/10/2026).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah pusat menunjukkan kecenderungan semakin mempersempit ruang otonomi daerah. Pemprov Sulbar pun harus berlapang dada dengan pengurangan asumsi TKD meski ada peningkatan APBN 2027.

Bahkan TKD untuk Provinsi Sulbar mengalami koreksi, berkurang Rp 156 miliar. "Makanya upaya terhadap peningkatan PAD sudah berusaha maksimal, tapi memang PAD ada yang diambil kewenangan oleh pusat. Jadi memang sulit bagi kita saat ini, upaya-upaya dilakukan Bapenda Sulbar terus dilakukan secara maksimal," terang SDK.

Olehnya, gubernur juga sepakat terhadap belanja operasional yang bisa diefesienkan sesuai sorotan DPRD Sulbar dan ini dibahas serta dilakukan perbaikan pada tingkat pembahasan selanjutnya. "Ada juga belanja operasional yang tidak dapat didiskusikan seperti dana BOS dan belanja lainnya yang ditangani langsung oleh pusat. Namun belanja operasional di OPD silahkan untuk dikritisi dan diperbaiki pada tingkat pembahasan di komisi," imbuh SDK.

Selanjutnya, Pemprov Sulbar terus menggenjot pertumbuhan ekonomi agar mengalami kenaikan dengan melaksanakan berbagai program seperti pelaksanaan pasar murah. "Begitu juga penurunan kemiskinan ekstrim yang ditangani PASTIPADU tentunya diberikan dukungan yang kuat. Jadi pertumbuhan ekonomi bisa kita capai dan penurunan kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan," terang Gubernur SDK. (min)