MARAYA.NEWS,- Pasokan energi lstrik merupakan persoalan mendasar bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Olehnya, Pemda bersama pihak PLN terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.

"Listrik ini adalah persoalan mendasar bagi masyarakat, kita sudah berupaya bersama-sama dengan PLN untuk menyelesaikan persoalan ini," ungkap Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), di Aula Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, pada Senin (19/10/2026).

Melalui forum sinkronisasi usulan lokasi program listrik daerah dari pemerintah daerah dan fasilitasi penyiapan lahan serta penyelesaian perizinan di Sulbar, SDK meminta seluruh bupati se-Sulbar segera mengusulkan desa-desa yang belum teraliri listrik atau masih blank spot.

Salah satu hambatan utama di lapangan adalah banyak desa berada di dalam kawasan hutan. Mempercepat akselerasi kelistrikan, gubernur menegaskan pihaknya akan mempermudah perizinan. Cukup dengan izin gubernur untuk itu. "Jika ada hambatan-hambatan kawasan hutan kita hilangkan hari ini kita sepakat bersama-sama. Ini demi kebaikan kita semua dan demi menerangi program Asta Cita Pak Presiden," ujarnya.

SDK menekankan, percepatan listrik desa bukan hanya tanggung jawab PLN atau pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Gubernur meminta sinkronisasi benar-benar dimanfaatkan. Ia menginstruksikan para bupati segera mengusulkan desa atau kampung yang masih blank spot untuk dipasangi tenaga surya tahun ini. "Saya minta kepada para bupati segera usulkan. Ada kampung yang belum dialiri listrik, tahun ini segera usulkan, kita pasang tenaga surya," tegas SDK. (min)