MARAYA.NEWS,- Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan media briefing ALCo APBN Sulbar periode September 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, pada Kamis (29/10/2026).

Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Syakran Rudi memaparkan rincian kinerja fiskal regional yang menunjukkan tren positif dan solid. Pendapatan APBN di Sulbar sampai 30 September 2026 tercatat sebesar Rp1.340,83 miliar atau mencapai 105,50 persen dari target, serta tumbuh sebesar 26,97 persen (yoy).

Menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang terutama didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.94,81 miliar atau 101,68 persen dari target, tumbuh 36,53 persen (yoy).

Penerimaan perpajakan tersebut didominasi oleh Bea Keluar sebesar Rp584,32 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp381,02 miliar.

Penerimaan Bea Keluar mencatat pertumbuhan sebesar 25,98 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga referensi Crude Palm Oil (CPO) sepanjang Januari sampai dengan September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut juga didukung oleh aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya yang tetap terjaga melalui KPPBC Pantoloan. Sementara itu, penerimaan PPN meningkat signifikan sebesar 102,18 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh meningkatnya setoran dari Wajib Pajak Instansi Pemerintah serta aktivitas ekonomi yang semakin membaik.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp146,02 miliar atau 152,25 persen dari target, meskipun terkontraksi sebesar 19,28 persen (yoy). 

PNBP tersebut antara lain bersumber dari Pendapatan Biaya Pendidikan sebesar Rp44,14 miliar yang berasal dari Universitas Sulawesi Barat,STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju. Selain itu, terdapat kontribusi dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp8,60 miliar yang sebagian besar berasal dari Rumkit Bhayangkara.

Hingga 30 September 2026, belanja negara di Sulbar, terealisasi sebesar Rp7.831,45 miliar atau 80,58 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 9,52 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

Belanja Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 28,87 persen (yoy), dorongan oleh kenaikan belanja pegawai sebesar 23,86 persen, belanja barang sebesar 19,40 persen, dan belanja modal sebesar 56,29 persen. Peningkatan realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp4.922,19 miliar atau 84,23 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 0,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Di sisi lain, DAK Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 35,36 persen, 50,78 persen, dan 100 persen, yang terutama dipengaruhi oleh penurunan tahun sebelumnya sehingga sehingga efektivitas penyaluran tetap terjaga.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan hibah sebesar Rp1.340,83 miliar serta realisasi belanja negara sebesar Rp7.831,45 miliar, APBN Regional Sulawesi Barat sampai dengan 30 September 2026 mengalami defisit sebesar Rp6.490,62 miliar.Defisit tersebut mencerminkan peran APBN sebagai instrumen fiskal ekspansif yang terus memberikan dukungan terhadap perekonomian dan pembangunan daerah melalui berbagai program belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga 30 September 2026 tetap menunjukkan kondisi solid. Pertumbuhan pendapatan negara yang telah melampaui target dan didukung oleh kuatnya penerimaan Bea Keluar dan PPN, serta peningkatan realisasi belanja negara dan penyaluran TKD, diharap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. (min)