MARAYA.NEWS,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan atensi kepada kasus penyadapan ilegal yang diduga dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap orang nomor satu di Indonesia dan sejumlah pejabat serta tokoh publik.

Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, parlemen RI menghargai proses hukum terhadap kasus penyadapan ilegal yang tengah dijalankan Bareskrim Polri. "Agar ditindaklanjuti sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali," ungkap kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Komisi terkait di DPR RI akan meminta penjelasan mengenai kasus penyadapan ilegal. Setelah itu, DPR RI akan memberi masukan dan mengevaluasi. "Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau undang-undangnya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait," kata dia.

Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada 2025 hingga 2026. (Ant/min)