MARAYA.NEWS,- Rakyat Indonesia diharap tidak mudah terpengaruh berbagai isu yang mengarah pada perpecahan sesama anak negeri. Utamakan kebersamaan dan persatuan di tengah kondisi politik bangsa yang kini sedang berdinamika.

Menjaga menjaga kedamaian bersama digaungkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, pada Jumat. "Paling penting, kita jangan ramai, heboh, gaduh, apalagi bertengkar karena kekosongan posisi itu," terangnya merespon jurnalis yang bertanya soal sikap Muhammadiyah terkait perkembangan terkini atas kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

Ketum PP Muhammadiyah menerangkan bahwa kekosongan posisi wapres menjadi ranah presiden dan dibawa ke DPR/MPR. Apa yang diusulkan oleh presiden dan diproses oleh MPR, sebagai satu proses konstitusional. "Saya yakin presiden dan MPR punya pandangan jauh ke depan, dan Muhammadiyah selalu menerima hasil yang diputuskan secara konstitusional dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," imbuh dia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menyampaikan beberapa catatan kritis, terkait berhentinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Harus menjadi pelajaran pertama dan terakhir bagi Presiden Prabowo, dan para pemimpin yang akan datang untuk ekstra hati-hati dalam memilih mitra politik," sebutnya, dikutip antara, di Palu.

Busyro Muqoddas menekankan, wakil presiden yang penting harus mencerminkan unsur-unsur kejujuran, kecerdasan, kepemimpinan yang terekam dengan baik.

Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI sebagaimana isi surat pernyataan berhenti yang diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11) sore, Presiden Prabowo mengumumkan pengunduran diri Gibran, dalam sesi pernyataan pers yang turut diikuti Gibran Rakabuming Raka, jajaran pimpinan MPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, petinggi Komisi III DPR RI, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih. (Ant/min)